Politisi Golkar Prof Henry Indraguna Ingatkan Pemerintah Lebih Komunikatif Kenaikan PPN 12 Persen: Tak Jadi Bola Liar!

Prof Henry meminta kementerian dan lembaga terkait juga harus memberikan pemahaman mengapa PPN tersebut harus bertahap naik dan akan digunakan untuk apa saja pajak yang dikutip dari masyarakat tersebut. 

 

"Masyarakat itu sudah capek dengan berbagai cerita tentang penyelewengan pajak, korupsi para pejabat. Mereka tahunya, pajak yang mereka bayar itu tidak memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka. Ayo dong, pemerintah sampaikan secara transparan dan akuntabel tentang aliran pajak ini. Sehingga masyarakat bisa memahami kenapa mereka harus membayar pajak," tegasnya. 

 

Kedepannya, Doktor Hukum dari UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini berharap pemerintah dan kementerian terkait bisa lebih bijak dalam melakukan penyusunan kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan apa pun secara komprehensif dan jelas. 

 

"Masyarakat Indonesia ini dasarnya bijak kok. Selama semuanya jelas dan transparan mekanismenya disampaikan, maka tidak akan ada bola liar. Yang penting sosialisasi dari pemerintah itu clear. Masyarakat bisa terima dengan baik. Tidak akan ada heboh dan kegaduhan jika keputusan pemerintah masuk akal dan memerhatikan aspirasi rakyat," beber Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI). 

 

Pemerintah pun lanjutnya, harus benar-benar profesional dalam pengelolaan pajak dan anggaran. Sehingga kepercayaan masyarakat bisa terus tumbuh tinggi kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melaksanakan Asta Cita sesuai janji kampanyenya. 

 

"Harapan kita semua, semua sektor ekonomi bisa berjalan dengan baik, didukung dengan iklim politik yang tenang serta keamanan dan pertahanan stabil," pungkasnya. 

 

Sebagai informasu daftar barang yang akan dikenakan PPN 12 persen adalah

 

1. Kelompok hunian mewah, meliputi rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan berbagai jenis hunian lainnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih.

 

2. Balon udara, termasuk balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara, serta pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Selain itu, kelompok pesawat udara lainnya yang dikenakan tarif 40 persen, yaitu helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lain seperti private jet, serta senjata api yang dikecualikan untuk kepentingan negara.