Kabar Golkar

Sarmuji: Kasus Penyadapan Ancam Demokrasi, Regulasi Harus Diperbaiki

Oleh · · Kabar Nasional

Sekjend DPP Partai Golkar, M. Sarmuji
Sekjend DPP Partai Golkar, M. Sarmuji

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik merupakan persoalan serius yang berpotensi mengganggu kehidupan demokrasi. Ia meminta kasus tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan regulasi mengenai penyadapan di Indonesia.

Sarmuji mengaku bersyukur praktik penyadapan tersebut dapat terungkap. Menurutnya, apabila persoalan ini tidak segera diketahui dan ditangani, masyarakat berpotensi kehilangan rasa aman dalam menyampaikan pendapat maupun berkomunikasi.

Ia mengingatkan bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa pengaturan dan pengawasan yang jelas dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat membatasi kebebasan berekspresi karena merasa setiap percakapan pribadi berpotensi dipantau.

"Untungnya segera ketahuan untungnya bahwa Presiden sangat serius memperhatikan tentang penyadapan ini. Kalau nggak, kita orang-orang akan takut berekspresi, orang bahkan akan takut berkomunikasi. Bayangkan betapa takutnya kalau kemudian setiap pembicaraan kita tuh disadap. Meskipun hal yang ringan bisa ditafsirkan macam-macam," ucap Sarmuji seusai acara di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/11/26).

Sarmuji menjelaskan, percakapan sehari-hari yang sebenarnya bersifat santai sekalipun bisa menimbulkan persoalan apabila direkam dan ditafsirkan di luar konteks pembicaraan. Ia menilai hal-hal sederhana dalam komunikasi personal dapat memicu kesalahpahaman ketika didengar oleh pihak lain.

"Misalkan kita kita kan kadang-kadang ngolah gitu, ketemu kawan gitu, 'oh, makin cantik saja kau' misalkan, itu kalau disadap didengar istri kan juga sedap itu. Contoh saja hal yang sangat sederhana," katanya.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap konteks percakapan menjadi hal penting sebelum seseorang menarik kesimpulan dari sebuah rekaman. Sebab, tidak semua percakapan yang terdengar memiliki maksud serius dan bisa saja merupakan candaan antarteman.

"Padahal dunia apa namanya audio itu kadang kan harus dilihat konteksnya juga, konteksnya bercanda. Tapi yang mendengarkan pasti nggak tahu kalau itu bercanda atau tidak dan macam-macam lagi," imbuh dia.

Tag: Hukum, Penyadapan, Prabowo, Sarmuji