Sekjen Golkar Sarmuji Nilai Hak Menyatakan Pendapat Bisa Jadi Langkah DPR Sikapi Gibran

Jakarta– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menilai DPR RI memiliki ruang untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam menyikapi polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, langkah tersebut dapat ditempuh dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran.

Sarmuji mengatakan, putusan MA tersebut dapat menjadi landasan bagi DPR untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.

"Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat," ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/26).

Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden. Dokumen tersebut dinilai tidak sah sebagai pengganti ijazah SMA.

"Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA," katanya.

Sarmuji berpandangan, tindak lanjut atas putusan MA kini berada dalam kewenangan DPR. Ia menyebut lembaga legislatif tersebut dapat membahas kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi status pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

"Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung," jelasnya.

Ia kembali menekankan bahwa amar putusan MA telah memberikan dasar yang dapat menjadi bahan pertimbangan DPR dalam menentukan langkah selanjutnya.

"Sebenarnya kalau berdasarkan putusan MA itu amar putusannya jelas," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran setelah masa reses berakhir.