Bahlil Ungkap Masih Ada 10 Ribu Desa Belum Terjangkau Listrik, Pemerintah Siapkan Rp 18 Triliun

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan lintas sektor. Salah satu aspek yang perlu dipercepat adalah proses perizinan, terutama untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan hutan maupun pemanfaatan lahan perkebunan masyarakat.

Selain persoalan perizinan dan lahan, pembangunan akses dasar seperti jalan dan jembatan juga menjadi faktor penting. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk memudahkan mobilisasi material dan peralatan menuju wilayah yang sulit dijangkau.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal sebagai salah satu alternatif untuk wilayah yang belum dapat dilayani jaringan listrik konvensional. Penyediaan lahan untuk pembangunan PLTS komunal menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan program tersebut.

Untuk periode 2026-2027, pemerintah menyiapkan program listrik desa (lisdes) dengan skema multiyears. Program tersebut mencakup pembangunan jaringan distribusi listrik dan PLTS komunal di 3.850 lokasi, dengan total anggaran mencapai Rp18,65 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas Rp10,34 triliun untuk pelaksanaan pada 2026 dan Rp8,31 triliun pada 2027. Dari total lokasi yang menjadi sasaran program, sebanyak 3.457 lokasi akan dilayani melalui jaringan listrik berbasis grid, sedangkan 393 lokasi menggunakan PLTS komunal.

Pembangunan tersebut mencakup pembangkit dengan kapasitas 79.375 kilowatt peak (kWp) dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai dengan kapasitas 118.804 kilowatt hour (kWh). Pemerintah juga menyiapkan pembangunan gardu distribusi dengan kapasitas total mencapai 295.160 kilovolt ampere (kVA).

Selain itu, infrastruktur penyaluran listrik yang dibangun meliputi jaringan tegangan menengah sepanjang 14.289 kilometer sirkuit (kms) dan jaringan tegangan rendah sepanjang 9.707 kms. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan listrik hingga ke permukiman masyarakat di berbagai daerah.

Pemerintah berharap percepatan program listrik desa dapat memperkecil kesenjangan akses kelistrikan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Pemerataan listrik juga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.