Demer Nilai Pernyataan Deddy Sitorus Soal Bahlil Tidak Berdasarkan Fakta dan Menyesatkan Publik

Jakarta – Pernyataan politikus Deddy Sitorus yang mengaitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dengan persoalan penyediaan batu bara dinilai tidak didukung dasar yang kuat. Penilaian tersebut dianggap mengesampingkan sistem tata kelola sektor energi yang secara jelas membedakan kewenangan regulator dengan aktivitas bisnis yang dijalankan pelaku usaha.

Anggota DPR RI asal Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, menjelaskan bahwa proses penyediaan batu bara merupakan kegiatan teknis yang berlangsung melalui skema business to business (B2B) antarpelaku usaha. Menurutnya, persoalan yang berada dalam ranah operasional perusahaan tidak tepat dikaitkan dengan Kementerian ESDM tanpa adanya fakta maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Deddy Sitorus perlu memahami batas kewenangan Kementerian ESDM sebagai regulator, terlebih Menteri ESDM sekarang. Dalam tata kelola pemerintahan, terdapat perbedaan yang jelas antara fungsi manajemen strategis yang menjadi tanggung jawab kementerian dengan manajemen teknis maupun operasional yang dijalankan oleh entitas bisnis," ujar Demer dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (17/6/26).

Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa setiap institusi memiliki kewenangan, regulasi, dan mekanisme tata kelola yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan dalam menarik sebuah kesimpulan. Karena itu, ia menilai tidak tepat mengaitkan seorang menteri dengan temuan yang belum memiliki data maupun validitas yang jelas.

Demer juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus didasarkan pada fakta serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan agar tidak memunculkan opini yang berpotensi menyesatkan.

"Saya mengimbau agar isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat tidak dijadikan instrumen untuk menyerang individu tertentu demi kepentingan politik jangka pendek. Mari kita saling bisa menjaga kondusifitas politik," katanya.