Meutya Hafid: Transformasi Digital Harus Perkuat Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai bentuk implementasi nyata, pemerintah telah mengoperasikan Satelit SATRIA-1, mengoptimalkan jaringan Palapa Ring, serta memperluas cakupan layanan 5G guna memperkuat konektivitas digital di berbagai wilayah Indonesia.

"Namun, tujuan akhirnya bukan sekadar menghadirkan konektivitas. Transformasi digital harus menciptakan produktivitas, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Meutya.

Di sisi lain, Indonesia terus mempercepat pengembangan ekonomi digital yang saat ini diperkirakan bernilai sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN. Pemerintah menargetkan nilai tersebut meningkat hingga mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030.

Untuk memastikan ruang digital tetap aman, pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini mewajibkan platform digital menerapkan verifikasi usia, klasifikasi tingkat risiko layanan, serta memperkuat perlindungan bagi anak di ruang digital.

Selain itu, Indonesia juga menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan artifisial harus berorientasi pada kepentingan manusia. Penerapan teknologi AI harus dilakukan secara etis, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi perlindungan privasi, hak asasi manusia, dan keberagaman budaya sebagai landasan utama dalam membangun transformasi digital yang berkelanjutan.