Ali Mochtar Ngabalin Ungkapkan Alasan Presiden Putin Larang LGBT di Rusia

Jakarta – Guru Besar Hubungan Internasional Busan University of Foreign Studies (BUFS), Korea Selatan, Prof. Ali Mochtar Ngabalin, menilai bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, teknologi, militer, maupun diplomasi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga ideologi, ketahanan keluarga, dan nilai-nilai moral.

Menurutnya, bangsa yang memiliki kesadaran sejarah akan lebih mampu menyaring berbagai pengaruh global tanpa kehilangan jati dirinya.

“Negara yang punya ingatan tahu apa yang harus diterima dan yang harus ditolak sebelum terlambat. Masa depan bangsa tidak melulu soal tentara, teknologi, diplomasi, cadangan energi, atau kekuatan ekonomi,” kata Ngabalin dalam keterangannua, Kamis (2/7/26).

Ia mengatakan bahwa masa depan bangsa juga ditentukan oleh keberanian mempertahankan keluarga, moral publik, dan martabat sejarahnya.
“Itulah yang kita sebut ideologi,” ujarnya.

Rusia Dinilai Menempatkan Ideologi sebagai Kepentingan Strategis

Politisi Partai Golkar ini menilai, Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin menempatkan persoalan ideologi sebagai bagian penting dalam kebijakan negara.

Menurutnya, Rusia memandang dirinya bukan sekadar negara dengan batas wilayah administratif, melainkan sebuah peradaban yang dibentuk oleh sejarah panjang, tradisi, agama, pengalaman perang, serta identitas nasional yang kuat.

Dalam konteks tersebut, lanjut Ngabalin, kebijakan Rusia terhadap gerakan LGBT dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan sistem nilai yang diyakini negara, bukan semata-mata mengatur perilaku pribadi warga negara.

“Di mata Moskow, isu ini berkaitan dengan keluarga, pendidikan, demografi, dan keberlanjutan bangsa,” ucapnya.

Ngabalin menjelaskan, Rusia mulai membatasi propaganda hubungan seksual nontradisional kepada anak-anak pada 2013. Kebijakan itu kemudian diperluas pada 2022 dengan melarang promosi LGBT di media, internet, film, buku, iklan, dan ruang publik.

Pada 2023, Mahkamah Agung Rusia menetapkan apa yang disebut sebagai international LGBT movement sebagai organisasi ekstremis. Setahun kemudian, gerakan tersebut dimasukkan ke dalam daftar pemantauan ekstremisme oleh Rosfinmonitoring.