KP2MI Kawal Kasus Dugaan Penganiayaan Tiga PMI di Malaysia, Empat Terduga Pelaku Diamankan

Jakarta, 15 Juni 2026 – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus mengawal penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dialami tiga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Salah satu korban berinisial YY telah mendapatkan perlindungan dan saat ini ditempatkan di lokasi penampungan sementara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menjelaskan bahwa kasus tersebut terungkap setelah YY melaporkan dugaan kekerasan yang dialaminya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru melalui layanan KSATRIA pada 13 Juni 2026.

"Berdasarkan informasi dari Perwakilan Republik Indonesia di Johor Bahru, kasus ini terungkap setelah seorang PMI berinisial YY melaporkan dugaan tindak kekerasan fisik yang dialaminya kepada layanan KSATRIA KJRI Johor Bahru pada 13 Juni 2026. Dalam laporannya, YY juga menyampaikan bahwa dua PMI lainnya, yaitu YA dan SH, diduga mengalami perlakuan serupa saat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru," kata Mukhtarudin kepada wartawan, Senin (15/6/26).

Menurut keterangan yang diterima pemerintah, para korban diduga mengalami kekerasan berulang selama bekerja sebagai asisten rumah tangga. Salah satu insiden pemukulan disebut terjadi pada periode akhir 2025 hingga Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, para korban ditinggalkan oleh pemberi kerja di kawasan Kampung Melayu Majidee, Johor.

"Berdasarkan keterangan yang diterima, para PMI tersebut kerap mengalami perlakuan kekerasan selama bekerja. Salah satu peristiwa pemukulan dilaporkan terjadi pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026. Setelah kejadian tersebut, para korban ditinggalkan oleh pemberi kerja di wilayah Kampung Melayu Majidee, Johor," kata Mukhtarudin.

Mukhtarudin menyampaikan bahwa ketiga PMI tersebut bekerja secara nonprosedural dan tidak memiliki izin kerja yang sah. Selain itu, paspor mereka masih berada dalam penguasaan pemberi kerja sehingga korban merasa takut melaporkan peristiwa yang dialami kepada otoritas setempat.

 "Ketiga PMI tersebut diketahui bekerja di Malaysia secara nonprosedural dan tidak memiliki izin kerja yang sah. Paspor mereka juga masih dipegang oleh pemberi kerja sehingga para korban merasa takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak berwenang. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, salah satu korban akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Perwakilan RI," ujarnya.