Idrus Marham; Pelaksanaan MBG Harus Dibenahi, Bukan Dihentikan

Idrus menambahkan tata laksana kedua, yaitu pada proses pengelolaannya, di mana sehat atau tidaknya sebuah makanan terletak pada bagaimana makanan itu diproses dan dikelola.

Ia mengingatkan jangan karena MBG bersifat massal, lalu dikelola secara ugal-ugalan, asal matang, dan asal mencapai target.

Ketiga, lanjut dia, yakni pada sistem pengantaran bagaimana proses makanan itu sampai ke tangan anak sekolah.

"Bahan baku boleh paten, dikelola boleh sehat, tapi jika dalam proses pengantaran tidak mengindahkan kesehatan, urusan bisa panjang," ujar Idrus.

Dirinya juga menegaskan sebuah program harus dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya aspek filosofis, konstitusional, serta konsep dan target.

Menurutnya, dari aspek filosofis, konstitusional, program dan target-target yang ingin dicapai, tidak ada masalah pada program MBG, tetapi masalah terletak pada tataran pelaksanaan.

Di sisi lain, Idrus menyebut agar aspek keamanan pangan (food safety) dan manfaat gizi bagi penerima harus diperhitungkan dalam pengelolaan MBG.

Terkait dengan program kerakyatan, termasuk program unggulan MBG, dirinya menekankan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sejak awal menegaskan program MBG, sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sangat mulia dan sasarannya langsung kepada rakyat banyak untuk mencetak generasi unggul ke depan secara berkeadilan dan merata.

"Maka dari itu Partai Golkar berada pada garda terdepan untuk mengamankan dan menyukseskan program MBG secara produktif," tambahnya.

Sejauh ini, data pemerintah menyebutkan sejak peluncuran program pada awal 2025, kasus keracunan telah dilaporkan di beberapa daerah, termasuk di Bandung Barat, di mana belasan hingga puluhan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi paket makanan dari MBG.