Beri Pengarahan dalam Bimtek Anggota DPRD FPG, Ketum Bahlil Ungkap Perjalanan Sejarah Partai Golkar

Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memjelaskan kembali sejarah panjang lahirnya Golkar. Hal itu ia sampaikan dalam pengarahan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD FPG Se-Indonesia Gelombang II 2025. Ketum Bahlil menekankan bahwa memahami sejarah menjadi kunci untuk mengetahui tujuan dan arah perjuangan Golkar saat ini maupun di masa depan.

Ketum Bahlil menjelaskan bahwa pada awal kemerdekaan Indonesia sebenarnya dirancang dengan sistem satu partai. Hal itu terlihat dalam rapat PPKI pada 23 Agustus 1945 yang menghasilkan tiga keputusan penting, yakni pembentukan Komite Nasional Indonesia sebagai cikal bakal parlemen, Badan Keamanan Rakyat sebagai embrio TNI, dan Partai Nasional Indonesia sebagai instrumen politik tunggal.

Namun, situasi berubah ketika Sutan Syahrir melakukan lobi politik di Komite Nasional yang akhirnya menggeser arah sistem politik Indonesia menjadi parlementer dengan format multi partai. Pemilu pertama pada 1955 yang diharapkan menjadi tonggak demokrasi justru gagal menjawab tantangan bangsa. Inflasi, pengangguran, kerusuhan, hingga pemberontakan PKI pada 1959 memperlihatkan kegagalan sistem tersebut dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

“Kenapa para pendiri negara mau bikin mono partai? Ini berangkat dari Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Dari spirit itu, sistem mono partai muncul. Tapi waktu itu Syahrir melakukan lobi sistem politik barat, jadilah sistem multi partai,” jelas Bahlil.

Dalam situasi krisis tersebut, lahirlah kesadaran kolektif untuk membentuk instrumen politik yang mampu mengakomodir berbagai golongan. Maka pada 1964 dibentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang menghimpun 97 organisasi. Di dalamnya terdapat 53 organisasi buruh, pegawai, dan karyawan, salah satunya SOKSI. Golkar juga didirikan oleh empat angkatan, yaitu Polisi, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Selain itu, Golkar menaungi 10 organisasi pemuda dan mahasiswa, tiga di antaranya dari Muhammadiyah. Tercatat pula 10 organisasi sarjana dan cendekiawan, 4 organisasi wartawan, 2 organisasi tani dan nelayan, serta 9 organisasi lainnya.