Idrus Marham; Golkar Mendukung Penuh Seluruh Kebijakan Pembangunan Presiden pada 2026

KabarGolkar, Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa partainya mendukung penuh seluruh arah kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/25).

Idrus menyampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta kepada seluruh keluarga besar Golkar untuk berada di garis terdepan dalam mengawal setiap program pemerintah.

"Karena program-program ini langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” kaya Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, (16/8/25).

Menurutnya, dukungan Golkar bukan sekadar teknis, melainkan juga ideologis. Idrus mengatakan program pembangunan ekonomi produktif harus selalu dibarengi dengan penguatan ideologi kebangsaan.

Idrus menilai masalah mendasar bangsa Indonesia saat ini merupakan masalah ideologi dan kesejahteraan. Untuk itu, sesuai arahan Bahlil, lanjut dia, keseluruhan program pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan ideologis dan kesejahteraan.

Apabila ekonomi tumbuh tanpa fondasi ideologi Pancasila, dirinya mengkhawatirkan bangsa Indonesia akan kehilangan arah, sehingga Pancasila harus menjadi perekat dan pedoman dalam bernegara.

Idrus menekankan bahwa Partai Golkar berkomitmen mengintegrasikan program pemerintah dengan doktrin karya kekaryaan.

“Doktrin Golkar adalah membangun karya nyata, dan itu sejalan dengan visi Presiden. Kami pastikan pembangunan ekonomi dan penguatan ideologi berjalan beriringan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan arahan Bahlil akan pentingnya menyiapkan generasi muda Indonesia agar unggul dalam keterampilan sekaligus kokoh dalam ideologi.

Menurut Idrus, hanya dengan kombinasi tersebut, Indonesia bisa maju, adil, dan tetap bersatu.

Di sisi lain, dia menilai sinyal stabilitas yang ditekankan Presiden sangat penting bagi dunia usaha. Dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tangguh dan responsif bukan hanya melindungi rakyat, melainkan juga memberi kepastian bagi pelaku usaha.