DPP Golkar gelar Diskusi Publik bertajuk ‘Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK 135/PUU-XXII/2025

“Amar putusan MK ini masuk ranah teknis. Dan membagi Pemilu dalam 2 tahap. Perdebatannya kembali lagi, Pilkada masuk rezim Pemilu atau tidak. DPRD masuk rezim Pemilu atau tidak. Sehingga seolah-olah mahkamah memaksa pembentuk UU untuk melakukan rekayasa konstitusional. Alih-alih memberi arah dengan penyederhanaan Pemilu, mahkamah justru menambah kompleksitas. Yang kita hadapi sekarang adalah rekonstruksi total kepemiluan kita,” jelas Adies.

Menutup pernyataannya, Adies menegaskan pentingnya menghormati keputusan MK namun tetap berpikir kritis dalam meresponsnya. Ia menyerukan agar desain demokrasi tidak didasarkan pada pendekatan eksperimental, melainkan pada perencanaan yang matang.

“Keputusan MK harus dihormati tapi bukan berarti tak boleh diuji dengan akal sehat. Demokrasi butuh desain, bukan eksperimen,” pungkasnya.

Diskusi ini menjadi refleksi penting dalam merespons perkembangan konstitusional terbaru, sekaligus menunjukkan komitmen Partai Golkar untuk terus mengawal sistem demokrasi dan pemilu yang berkeadilan serta berkelanjutan.