Fraksi Golkar Ajukan Peninjauan Kembali TAP MPR Perihal KKN

PKB Minta TAP MPR untuk Gus Dur tak berlaku

Selain Golkar, Fraksi PKB di MPR turut mengajukan permohonan kepada pimpinan MPR untuk menerbitkan surat penegasan administratif bahwa Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah tidak berlaku lagi.

 

Pihak Fraksi PKB MPR menilai surat penegasan dari pimpinan MPR RI diperlukan untuk memulihkan nama baik Gus Dur.

 

"Kami segera menyusun draf surat penjelasan administratif untuk disepakati secara bersama-sama jajaran Pimpinan MPR RI," tambah Bamsoet.

 

Bamsoet mengatakan pimpinan MPR RI akan mengundang keluarga Gus Dur dan Soeharto dalam waktu dekat. Tujuannya untuk menerima surat jawaban yang diajukan Fraksi PKB dan Fraksi Partai Golkar MPR sebelum mengakhiri masa jabatan di MPR.

 

"Setelah kita mengundang keluarga Bung Karno dengan luar biasa kemarin, seluruh rakyat terharu dalam suasana yang sangat hikmat maka tanggal 28 dan 29 kita akan mengundang juga keluarga Pak Harto dan keluarga Gus Dur untuk menerima surat jawaban dari MPR, betapa indahnya dunia ini," kata dia.