Jelang Pembukaan CPNS 2024, Komisi II DPR Minta Pemerintah Segera Terbitkan PP Manajemen ASN

Sebagaimana diketahui, DPR bersama pemerintah telah resmi mengesahkan RUU tentang penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU) pada 3 Oktober tahun 2023 lalu.

Dalam kesempatan itu, Doli sempat mengungkapkan harapannya pada UU ASN ini ke depan, yakni agar tercipta birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik.

”Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa PP Manajemen ASN yang nantinya dihasilkan lebih implementatif, komprehensif, dan bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan.

Sebagai informasi, RPP tentang Manajemen ASN ini terdiri atas 21 bab dan 312 pasal, sementara ruang lingkupnya terdiri atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberhentian, serta penegakan disiplin.

Sedangkan Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim menjelaskan hal-hal yang perlu disoroti dalam Undang-undang No. 20/2023 tentang ASN, dan akan di rumuskan dalam Rancangan PP tersebut adalah:

Pertama, terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, dimana fleksibilitas penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi, dan jabatan disederhanakan menjadi lebih terbuka untuk mendukung organisasi agile dan kolaboratif.

Kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. ASN mempunyai fungsi perekat pemersatu bangsa, siap untuk ditugaskan dimanapun berada. (klikpendidikan.id)