Prestasi Airlangga, Kemenko Perekonomian Raih Opini WTP ke-16 Berturut-Turut Dari BPK

Sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 (sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan TA 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

“Alhamdulillah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian untuk yang ke-16 kalinya sejak 2008. Hal itu merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian yang sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK pada Januari sampai April 2024 lalu,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/07).

Dengan opini WTP tersebut dapat diartikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2023 telah disajikan dengan wajar. Secara khusus mencakup empat hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

“WTP ini perlu terus dipegang dan dijalankan, meskipun memang masih ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Saya minta agar WTP ini betul-betul digunakan untuk memperbaiki dan mengendalikan secara internal, terutama sebagai bentuk implementasi dari praktik tata kelola pemerintah yang baik (good governance), dan harus terus dilakukan perbaikan secara berkesinambungan,” ungkap Menko Airlangga.

Opini WTP bagi Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian adalah sebuah standar wajib yang harus dipertahankan, sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja secara terus menerus, mendorong pengembangan SPI yang memadai, serta penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Sepanjang 2023 sampai dengan awal 2024, Kemenko Perekonomian telah melakukan penguatan pengendalian internal terhadap sejumlah program di bidang perekonomian. Di antaranya dalam memperkuat akses permodalan UMKM, mengendalikan inflasi pusat dan daerah, menjaga stabilisasi harga, meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, mempertegas kebijakan ekspor dan impor, serta beberapa kegiatan lainnya, termasuk Program Vokasi dan Kartu PraKerja.