Bamsoet Ungkap Alasan Dorong MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, begitupun dengan pemilihan langsung yang dihasilkan melalui empat kali amandemen konstitusi. Ternyata juga menyisakan berbagai persoalan moral hazard seperti money politic, atau yang dikenal dengan demokrasi NPWP (Nomor Piro Wani Piro). Menyebabkan para Caleg yang maju dalam Pileg membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit, sehingga seringkali terikat pada sponsor dan kekuatan oligarki.

Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Pada saat menjabat Ketua DPR RI tahun 2018 lalu, Bamsoet telah menawarkan jalan tengah menggunakan sistem Pemilu campuran terbuka dan tertutup, untuk mewujudkan Pemilu demokratis sesuai semangat Pancasila, yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat Caleg dekat dengan rakyat.

"Sebagaimana dilakukan di Jerman, rakyat tetap bisa memilih wakilnya secara langsung, serta partai politik yang memenangkan pemilihan juga bisa menempatkan pilihannya di parlemen. Sehingga tokoh-tokoh seperti ilmuwan hingga budayawan tidak perlu ikut pemilihan, cukup diajukan oleh partai yang memenangkan pemilihan," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tantangan kebangsaan lainnya yakni terkait kontinuitas pembangunan. Empat kali amandemen telah menghilangkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Akibatnya, kini pola pembangunan terkesan sporadis. Tidak ada kesinambungan dari satu periode pemerintahan ke penggantinya, serta tidak ada keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah, maupun antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Di sinilah pentingnya kehadiran sebuah peta jalan pembangunan yang dirumuskan dalam produk hukum yang kokoh di atas Undang-Undang. Sehingga tidak mudah ditorpedo oleh Perppu atau diganggu gugat melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Peta jalan inilah yang saat ini sedang diupayakan oleh MPR, dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"PPHN sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional yang tidak tersandera oleh periodisasi pemerintahan, Mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan uang rakyat yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan," pungkas Bamsoet.