Waketum Golkar Bamsoet Dukung Usulan Gubernur Lemhannas soal Pembentukan Angkatan Siber

Lebih lanjut, Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia siber dan digital, Indonesia saat ini hanya memiliki dua Undang-Undang (UU). Adapun Undang-Undang ini antara lain, UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Menurutnya, Indonesia perlu memiliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

"Mengingat sepanjang tahun 2021 saja, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat setidaknya ada 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada Ring-1 Istana Negara. Tidak hanya dari serangan siber melalui malware, BSSN juga mendeteksi anomali sinyal elektromagnetik yang berasal dari sekitar lokasi Istana Negara terhadap Ring-1 Istana Negara," papar Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan penguatan siber dan digital nasional merupakan kunci agar Indonesia untuk menjadi pionir dalam mengembangkan konektivitas Digital ASEAN. Terlebih potensi ASEAN sangat besar, salah satunya terlihat dari hasil kajian Google, Temasek, Bain and Company, dalam laporan e-Conomy Southeast Asia 2020, yang memproyeksikan perkembangan ekonomi digital di kawasan ASEAN meningkat setiap tahunnya.

"Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, yang diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar USD 130 miliar pada 2025, dengan e-commerce sebagai pendorong utama. Pada tahun 2022 lalu, ekonomi digital Indonesia dinilai mencapai USD 77 miliar, tertinggi di kawasan ASEAN," ungkap Bamsoet.

Dalam konteks konektivitas kawasan ASEAN, Bamsoet mengatakan Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo telah menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan keuangan kawasan untuk memperkuat stabilitas keuangan kawasan. Salah satunya dengan mendorong penggunaan mata uang lokal beberapa negara ASEAN dan konektivitas pembayaran digital antarnegara dengan teknologi QR-Code (Q-RIS level ASEAN).

"Untuk menguatkan konektivitas digital ASEAN, Indonesia terlebih dahulu harus menjadi contoh dengan memperlihatkan konektivitas digital di dalam negeri yang kuat. Karena itu, berbagai upaya pemerintah melalui Kementerian Kominfo dalam pembangunan infrastruktur digital guna menyambungkan Indonesia, patut didukung. Sehingga bisa mengatasi isu kesenjangan digital dan memastikan transformasi digital memberikan manfaat bagi semua segmen masyarakat, termasuk komunitas pedesaan dan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini antara lain, Gubernur Lemhannas Andi Widjadjanto, Deputi IV Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Mohammad Rudy Salahuddin, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Berlianto Situngkir, serta Komisaris Utama Telkomsel sekaligus Kepala BRIN ke-1 dan Menteri Riset dan Teknologi RI ke-13 Bambang Brodjonegoro.