Waketum Golkar Respons Putusan PN Jakpus: Pemilu Harus Tepat Waktu
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Nasional
kabargolkar.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda tahapan Pemilu 2024 telah bertentangan dengan konstitusi.
"Putusan tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MPR juga menegaskan pada prinsipnya Pemilu harus dilaksanakan tepat waktu sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 E," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (3/3).
Bamsoet menilai UU Pemilu memang membuka kesempatan dilakukannya penundaan maupun pemilu susulan. Akan tetapi, ia mengatakan syarat itu diatur secara ketat dan terbatas dengan kondisi sedang kerusuhan, gangguan keamanan dan bencana alam.
"Meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu agar tetap menjalan proses dan tahapan Pemilu 2024 yang telah berjalan hingga saat ini, sesuai skema atau roadmap tahapan Pemilu yang telah disepakati bersama," kata Bamsoet.
Selain itu, Bamsoet juga menegaskan UU Pemilu tidak memberikan amanat kepada Pengadilan Negeri berhak memutuskan sengketa terkait pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 470 dan Pasal 471 UU Pemilu. Baginya, pihak yang berhak menangani sengketa pemilu hanya Bawaslu dan PTUN.
Karena itu, ia berharap KPU bisa mendesak PN Jakpus memberikan detail dan rincian faktor-faktor yang menyebabkan Pemilu 2024 harus ditunda.
"Seperti seberapa besar wilayah penundaan, dan pihak mana yang menetapkan penundaan, dikarenakan hal-hal tersebut harus diinformasikan secara terbuka," kata dia.
Senada, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai putusan PN Jakpus menunda Pemilu cacat hukum dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dia berpendapat gugatan Partai Prima seharusnya diselesaikan dengan UU Pemilu, bukan hukum perdata berupa perbuatan melawan hukum.
''Putusan pengadilan negeri yang meminta KPU menunda Pemilu segara jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang secara jelas menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Padahal, hakim dalam memutus perkara juga harus berpedoman kepada UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi,'' kata Basarah dalam keterangannya.