Kabar Golkar

Bangga Jadi Bagian Wisuda Terbaik UNS dengan IPK 3,94: Doktor Henry Indraguna Dipuji Rektor Jamal Wiwoho

Oleh · · Kabar Nasional

Bangga menjadi bagian wisuda terbaik dengan IPK 3,94 dari UNS Surakarta, Anggota Tim Ahli Hukum Perundangan-undangan Wantimpres) KP Henry Indraguna, bersama wisudawan lainnya telah sukses diwisuda senat universitas yang dipimpin langsung Rektor UNS Prof J
Bangga menjadi bagian wisuda terbaik dengan IPK 3,94 dari UNS Surakarta, Anggota Tim Ahli Hukum Perundangan-undangan Wantimpres) KP Henry Indraguna, bersama wisudawan lainnya telah sukses diwisuda senat universitas yang dipimpin langsung Rektor UNS Prof J

Setelah gelar Doktor Ilmu Hukum berhasil dia kantongi dari Universitas Borobudur, kali ini Henry berhasil menunjukkan dirinya adalah yang terbaik sebagai peraih Doktor Ilmu Hukum dari universitas negeri terbaik yakni UNS Surakarta, dengan judul disertasi "Membangun Model Pelaksanaan Pemilu Guna Mewujudkan Anggota Legislatif yang Berkarakter Pancasila".

Henry menegaskan pemilu bermartabat sebagai tujuan demokrasi sebagaimana gagasan dalam keadilan bermartabat, yaitu keadilan yang memanusiakan manusia.

Judul disertasi Fungsionaris Pusar Partai Golkar ini dinilai sangat relevan dengan situasi Indonesia yang sedang menuju pesta rakyat, yakni Pemilu 2024. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan perdebatan sistem pemilihan proposional terbuka dan tertutup yang menjadi isu hangat publik yang kini berproses di Mahkamah Konstitusi.

Henry menyebut penyelenggaraan pemilu belum dapat mewujudkan anggota legislatif yang berkarakter Pancasila.

Ini karena aspek-aspek yang mengawali dalam proses pencalonan anggota legislatif dalam pemilihan umum belum mencerminkan keadilan sosial.

“Praktik politik uang yang sangat besar hingga sampai angka miliaran rupiah dalam proses pemilu legislative,’’ ungkap Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini.

‘’Ini mengakibatkan seorang calon anggota terpilih berpikir keras namun culas untuk mencari cara bagaimana mengembalikan modal yang ia gunakan selama pencalonan,” imbuh Henry.

Hal ini, kata dia, juga menimbulkan banyaknya pelanggaran tindak pidana pemilu yang tidak jelas penyelesaiannya. Semestinya setiap pelanggaran dapat mendiskualifikasi calon anggota legislatif tersebut.

Untuk mewujudkan karakter itu, dalam disertasinya, Ketua PPK Kosgoro 1957 ini mengusulkan untuk kampanye calon legislatif harus dibiayai oleh negara.

“Logikanya jika kampanye tidak dibiayai pemerintah maka calon legislatif akan mengeluarkan banyak uang. Setelah duduk nanti pasti akan berpikir bagaimana cara mengembalikan uang tersebut,” beber Henry.

Lebih lanjut ia juga mengusulkan syarat minimal pendidikan untuk anggota dewan di daerah dan nasional. Untuk DPRD minimal S-1 dan DPR RI S2 atau S-3.