Dorong Pilkada Lewat DPRD, Ketum SOKSI: Wujud Evaluasi Pilkada Langsung

"Dan dari berbagai aspirasi ditemukan hal-hal yang bisa menghambat kemajuan bangsa dan sebaiknya didorong kembali lewat DPRD seperti; penghematan keuangan negara, calon kepala daerah akan terseleksi ketat oleh DPRD dengan visi dan misi yang jelas, ongkos politik akan semakin rendah sebagai upaya pencegahan korupsi di saat menjabat sehingga kepala daerah bisa fokus bekerja dalam melayani publik, menghentikan politik uang yang selama ini marak terjadi di masyarakat di saat Pilkada dan sangat merusak moral, menghindari konflik horizontal di tengah masyarakat atas pilihan yang berbeda bahkan banyak ditemukan putusnya hubungan kekeluargaan karena beda pilihan, dan masih banyak aspirasi lainnya yang perlu kita konsolidasikan kembali," benernya.

Misbakhun juga mengatakan sistem otonomi daerah yang dimulai dari 1999 harus mampu membawa bangsa Indonesia semakin maju. Semua itu, kata dia, bisa terwujud jika lahir kepala daerah yang kompeten berdasarkan seleksi ketat oleh DPRD.

"DPRD juga harus mempertanggungjawabkan kepada konstituennya karena sudah mewakili rakyat dalam memilih kepala daerah," tutup Misbakhun.