Depidar II SOKSI dan Partai Golkar Sumut Sepakati Kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024

Menjawab pertanyaan tentang siapa Capres dan Cagubsu 2024 yang akan didukung SOKSI, Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar itu tegas mengatakan kembali pada putusan Partai Golkar sesuai konstitusinya di AD/ART. Kalau SOKSI maunya sudah jelas dari awal, Capres adalah Pak Airlangga Hartarto Ketum Partai Golkar dan untuk Cagubsu adalah Pak Ijek Ketua Partai Golkar Sumut.

Kedua tokoh itu sangat handal dan kami yakini integritas serta kapasitasnya menjalankan politik negara melalui pembangunan disegala bidang sehingga Pemilu 2024 sungguh-sungguh akan merupakan kemenangan bagi rakyat termasuk akan menjamin kepastian kesinambungan kepemimpinan nasional yang kami dukung konsisten selama ini Presiden Jokowi dalam rangka konsistensi arah menuju Indonesia maju ditengah negara-negara dunia kedepan.

Menindaklanjuti kesepakatan itu, Sukadi Ketua Sedulur Jokowi Sumut menyatakan bersama SOKSI Sumut dibawah Ketua Freddy Sembiring akan segera merumuskan skala prioritas kegiatan bersama dan melaksanakannya dengan sinergi yang efektif.terutama di kantong basis-basis anggota Sedulur Jokowi sekitar 500 ribu orang yang bersebar di di 33 Kabupaten/Kota Sumut itu,

Ketua Partai Golkar Sumut, Ijek Rajekshah mengapresiasi kesepakatan yang diprakarsai SOKSI itu sebagai bagian dari upaya strategis memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2024 demi meningkatkan pembangunan memajukan Sumatera Utara kedepan sesuai harapan rakyat.

Dalam kaitan informasi yang disampaikan oleh KPK baru-baru ini di Jakarta dihadapan para Kepala Daerah, Wagub Sumut itu mengutip amatan KPK bahwa "maraknya korupsi sangat erat penyebabnya dengan Pilkada selama ini yang sarat "politik uang", hingga mencapai 69 persen dan hal itu terjadi juga di Sumut, Ketua Partai Golkar Sumut itu juga menyambut dan berharap Pendidikan Politik Kader Bangsa Angkatan I yang diselenggarakan SOKSI dapat diperluas ke 33 kabupaten/kota di Sumut hingga dampak positifnya dapat dipastikan sampai ketingkat basis masyarakat di desa dan kelurahan, dimana pendidikan itu perlu dijadikan bukan saja sebatas kaderisasi tetapi juga sekaligus sebagai bagian dari upaya sistematis kita mendorong bertumbuhnya kedewasaan dan kesadaran politik rakyat untuk mengubah tradisi "politik uang" yang memang banyak terjadi selama ini dalam Pilkada sebagaimana amatan KPK itu, menjadi "politik membangun" atau karya kekaryaan yang kondusif bagi prospek masa depan anak cucu kita serta kemajuan Sumatera Utara kelak.