Kabar Golkar

Ini Tiga Alasan Ali Wongso Perihal Pemilu 2024 Tidak Perlu Ditunda

Oleh · · Kabar Karya Kekaryaan

Credit Photo / Istimewa
Credit Photo / Istimewa

Ketum SOKSI, ormas pendiri Golkar itu menambahkan, didalam sistem demokrasi memang seluruh aspirasi rakyat adalah bebas menurut kepentingannya, yang harus didengar dan dihargai tetapi penyalurannya mesti sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku.

Politisi senior Partai Golkar itu mengingatkan, dimanapun demokrasi tak dapat terpisah dari konstitusi dan hukum. Apabila praktek demokrasi suatu negara mengabaikan konstitusi dan hukumnya maka demokrasinya praktis akan bergeser berubah menjadi "anarkhisme" yang niscaya pada waktunya akan membawa kehancuran eksistensi bangsa negara itu sendiri.

"SOKSI berharap praktek demokrasi yang keliru seperti itu tak akan terjadi di Indonesia. Dan jika bangsa kita seandainya dihadapkan pada suatu kondisi keterpaksaan memilih diantara berbagai pilihan politik, tentunya setiap warga negara akan memilih eksistensi bangsa negara sebagai pilihan bijaksana," kata ia.

Terhadap pendapat pembenaran penundaan Pemilu 2024 dengan argumen preseden penundaan Pemilu 1968 menjadi 1971 dan Pemilu 2002 menjadi 1999, Ketum SOKSI itu mengatakan, perlu dipikirkan ulang agar tidak terjebak naif, karena konteks dan kondisi serta tantangan masyarakat bangsa negara ketika itu amat berbeda dengan kondisi sekarang.

Lebih jauh mendalami kaitan aspirasi penundaaan Pemilu ini yang dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, SOKSI sungguh memahaminya karena SOKSI menghargai prestasi karya kekaryaan beliau yang tinggi, apalagi fakta historis SOKSI sejak Pilpres 2014 dengan arahan Pendiri SOKSI Bapak Prof.Dr. Suhardiman ketika itu hingga Pilpres 2019 bersama Partai Golkar, SOKSI konsisten mendukung penuh Pak Jokowi dan komit mengawal kepemimpinan nasional Presiden hingga 2024.

"Dalam rangka mengawal itu, SOKSI memandang perlunya kematangan berpolitik (political maturity) dan kenegarawanan serta integritas, sehingga terhindar dari suatu proses politik nasional yang justru dapat merugikan bangsa negara kedepan serta berpotensi mencederai track record Pak Jokowi sendiri," ucap Ali Wongso.