Soroti Beberapa Isu, DEPINAS SOKSI Berikan Pandangan Terkait Situasi Bangsa Selama 2021
Oleh Nyoman Suardhika · · Kabar Karya Kekaryaan
Maka itu, tidak fair jika nilai hutang semasa pandemi dibandingkan dengan waktu sebelumnya, yakni pada rentang masa tujuh tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, DEPINAS SOKSI menilai, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin akan mengambil langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri.
Penggunaan Dana APBN untuk Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Tak Masalah
DEPINAS SOKSI menilai langkah pemerintah dalam melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung, dengan cara memakai APBN baik untuk memberikan alternatif moda transportasi kepada masyarakat untuk membangun konektivitas antarwilayah.
Artinya, perkembangan transportasi antara pergerakan masyarakat Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta, itu butuh sarana dan moda transportasi yang lebih bervariasi.
Langkah tersebut merupakan antisipasi yang memang harus dilakukan pemerintah, apalagi setelah pro-kontra di publik timbul karena pemerintah melakukan refocussing dan realokasi APBN untuk mengutamakan penanganan Covid-19, setelah sebelumnya kolaborasi pembiayaan proyek oni terkendala akibat pandemi.
DEPINAS SOKSI berpandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan membawa dampak positif bagi sistem investasi di Tanah Air. Sebab pemerintah tidak mengenakan pajak atas keuntungan atau pembagian laba perusahaan yang biasa dinamakan deviden, sebagai sebuah insentif.
Pemerintah akan memberikan insentif, seperti deviden (laba) yang dibayarkan kepada pemegang saham, dan diinvestasikan kembali ke Indonesia, maka mereka (para pengusaha dan pemegang saham) bukan menjadi objek pajak.
Dengan begitu, para pemegang saham yang mendapat deviden akan menginvestasikan kembali objeknya. Ini juga menjawab kekhawatiran publik, bahwa keuntungan investor lari ke luar negeri. Sehingga, akan merugikan Indonesia karena dana tidak berputar lagi di Tanah Air.