Tegaskan Kedaulatan Perdagangan, Bahlil Larang Ekspor SDA Lewat Negara Transit

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menginstruksikan agar ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia, khususnya komoditas pertambangan dan energi, dikirim langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara tertentu.

Instruksi tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin. Ia meminta jajaran terkait memastikan pengiriman komoditas ekspor Indonesia tidak lagi menggunakan negara lain sebagai tempat transit yang berpotensi memberikan keuntungan perdagangan bagi negara perantara.

“Pak Dirjen (direktur jenderal), saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya nggak mau,” ujar Bahlil.

Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencontohkan pengiriman hasil tambang ke China. Menurutnya, komoditas yang diekspor dari Indonesia harus dikirim langsung ke negara pembeli tanpa terlebih dahulu singgah di negara lain.

“Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu, ya. Hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau? Langsung aja, langsung,” ucap Bahlil.

Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar hasil pertambangan, tetapi juga mencakup komoditas energi dan sumber daya mineral lainnya, termasuk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

Bahlil menegaskan, pengiriman LNG ke negara tujuan seperti Korea Selatan dan Jepang juga harus dilakukan secara langsung dari Indonesia. Ia mempertanyakan alasan penggunaan negara perantara apabila pengiriman bisa dilakukan tanpa melalui pihak ketiga.

“Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Tetapi baru ada bencana sedikit saja, sudah gopoh-gopoh kayak orang apa aja. Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung,” ujar Bahlil.

Meski tidak menyebutkan secara terbuka negara yang dimaksud dalam instruksinya, Bahlil meyakini publik dapat memahami negara yang menjadi sasaran pernyataan tersebut.