Menteri P2MI Mukhtarudin: RI-Malaysia Tingkatkan Kerjasama Penempatan PMI

Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama Malaysia terus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas guna meningkatkan kualitas penempatan sekaligus perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di berbagai sektor strategis di Malaysia.

Upaya ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dengan delegasi Jawatan Kuasa Ekonomi dan Hal Ehwal Perusahaan Kecil dan Sederhana dari Malaysian Chinese Association (MCA) di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa, (21/4/26).

"Malaysia merupakan negara penempatan PMI yang terbesar. Kami membahas sejumlah potensi kolaborasi antara Kementerian P2MI dan MCA terkait peluang kerja PMI di Malaysia," kata Mukhtarudin di Jakarta, Selasa.

Dalam diskusi tersebut, salah satu peluang kerja sama yang mengemuka adalah peran MCA dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan industri di Malaysia. Hal ini diharapkan dapat menyelaraskan program pelatihan di Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

MCA juga mendorong penempatan PMI melalui mekanisme rekrutmen yang etis dan menggunakan jalur resmi. Skema yang dibahas mencakup private to private (P to P), yakni kerja sama antara P3MI dan agensi resmi di Malaysia, serta government to private (G to P), guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya untuk pekerja terampil di sektor industri anggota MCA.

Selain itu, kedua pihak mempertimbangkan pembentukan satuan tugas (satgas) bersama antara Kementerian P2MI dan MCA untuk menangani penyelesaian sengketa antara PMI dan perusahaan.

Kerja sama ini juga akan mencakup program pemberdayaan PMI, termasuk pelatihan, pemberian beasiswa kewirausahaan, serta dukungan pemasaran produk bagi PMI purna melalui jaringan MCA di Malaysia.

Mukhtarudin menambahkan bahwa sektor perkebunan masih menjadi bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia.

"Tadi kami juga membahas sektor produksi lainnya, seperti bidang perawatan, transportasi, pendidikan dan advokasi," tambahnya.