Kabar Golkar

Menteri P2MI Dorong Sinergitas Tata Kelola PMI dengan Pemprov NTT

Oleh · · Kabar Kabinet

Menteri P2MI RI, Mukhtarudin dalam rapat virtual dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pertemuan virtual pada Selasa (21/1). Foto: KP2MI
Menteri P2MI RI, Mukhtarudin dalam rapat virtual dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pertemuan virtual pada Selasa (21/1). Foto: KP2MI

Jakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendorong sinergitas tata kelola penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pertemuan virtual pada Selasa, (21/1/26).

"Tata kelola pekerja migran kini tidak lagi hanya soal perlindungan, melainkan transformasi kualitas SDM dari hulu ke hilir," kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam rapat tersebut.

Dengan adanya Perpres 139 Tahun 2024, kementerian yang sebelumnya merupakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tersebut, saat ini tidak hanya membuat kebijakan dengan mandat melindungi pekerja migran, tetapi juga sebagai operator yang memastikan penempatan berjalan sesuai standar keamanan tinggi.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Menteri Mukhtarudin juga memberikan pengarahan terkait peluang dan tantangan yang dihadapi di tengah fenomena aging population (kondisi ketika proporsi penduduk lanjut usia meningkat dibandingkan kelompok usia muda, akibat menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup) dan puncak bonus demografi yang akan dicapai Indonesia pada 2035.

Menteri Mulhtarudin mengatakan bahwa di saat Indonesia menuju puncak bonus demografi pada 2035 dengan proyeksi 207 juta penduduk usia produktif, negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa justru menghadapi aging population.

Ia melihat hal itu sebagai peluang sekaligus tantangan kompetensi, di mana fokus penempatan pekerja migran saat ini beralih dari sektor informal (asisten rumah tangga) ke sektor formal profesional.

"Artinya, pekerja migran kira harus memiliki keahlian yang bersertifikat agar mampu mengisi sektor industri global yang kini sangat bergantung pada tenaga kerja asing" ucapnya.

Menteri Mukhtarudin juga mengatakan bahwa sektor pekerja migran terbukti menjadi pilar stabilitas ekonomi nasional. Pada 2024, remitansi atau pengiriman uang ke Indonesia mencapai Rp253 triliun. Ke depan nilainya diprediksi melampaui angka tersebut.

"Tantangan kita ke depan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul secara kompetitif dan komprehensif.

Tag: P2MI, Migran, SDM, Mukhtarudin, NTT, Golkar