Sebanyak 2,3 Juta UMKM Terdampak di Sumatera, Menteri Maman Pastikan Pemerintah Segera Lakukan Pemulihan

Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman memastikan bahwa tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dab Sumatera Barat akan dimulai pada 9 Januari 2026.

"Kami mulai melakukan aktivasi pasar serta bergotong royong membersihkan warung dan toko di seluruh wilayah terdampak. Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak," kata Menteri Maman usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu, (7/1/26). 

Diketahui bahwa, berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, terdapat 2.304.297 UMKM yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Upaya pemulihan usaha para UMKM akan difasilitasi melalui delapan Klinik UMKM Bangkit yang tengah disiapkan di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.

Sesuai pendataan per 9 Desember 2025, tercatat lebih dari 200.000 UMKM merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maman menyampaikan, pemerintah akan memberikan relaksasi kredit bagi UMKM terdampak sesuai hasil pemetaan yang dilakukan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.

Pemulihan ekonomi di tiga provinsi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dan pembersihan wilayah terdampak bencana, dengan dukungan 1.132 personel IPDN dan Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Pemulihan UMKM ini ibarat sirkulasi darah dalam tubuh. UMKM harus mendapat layanan agar bisa kembali berproduksi. Setelah itu, kita bantu pemasarannya dan mendorong masyarakat membeli produk UMKM sehingga ekonomi daerah kembali bergerak," Ungkap Menteri Maman.

Ia juga menambahkan bahwa Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh UMKM terdampak. Sehingga program pemulihan berjalan komprehensif di tiga provinsi tersebut. Upaya ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan berkelanjutan.