Luncurkan Klinik UMKM Bangkit, Menteri Maman Dorong Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana di Sumatera

Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman meluncurkan Klinik UMKM Bangkit sebagai pusat pengaduan dan bantuan terpadu bagi pelaku usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total terdapat delapan titik klinik yang disiapkan di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera.

Menteri Maman menyebut bahwa klinik ini dirancang sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi UMKM dengan target maksimal satu tahun. Tahap awal berupa pemetaan kondisi UMKM terdampak akan berlangsung hingga Maret 2026.

"Dikomandani pemerintah daerah, klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha," kata Menteri Maman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12/25).

Disamping menangani persoalan pembiayaan, Klinik UMKM Bangkit juga diposisikan sebagai etalase produk lokal. Produk UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dipasarkan lintas daerah untuk menggerakkan kembali roda ekonomi wilayah terdampak.

Menurut Menteri Maman, strategi pemasaran tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali usaha lokal sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat pascabencana.

Klinik juga akan menyediakan layanan produksi bagi UMKM yang sempat berhenti beroperasi. Pemerintah menyiapkan fasilitas dan peralatan produksi sesuai kebutuhan agar pelaku usaha bisa kembali beraktivitas.

"Klinik ini kita buat untuk melakukan pemetaan sekaligus mencari solusi agar UMKM di tiga provinsi, terutama di Aceh Tamiang, bisa hidup dan bangkit kembali," jelasnya.

Menteri Maman menekankan agar pelaku UMKM terdampak tidak terbebani persoalan utang di tengah upaya pemulihan. Pemerintah, kata Maman, sedang menyiapkan kebijakan relaksasi kredit lintas kementerian.

"Kementerian UMKM bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan OJK menyiapkan perangkat aturan dan kebijakan agar UMKM yang memiliki tanggungan kredit di bank dapat memperoleh relaksasi dan keringanan," unhkapnya.