Gandeng 14 Mitra Strategis, Kementerian P2MI Perkuat Perlindungan PMI dari Hulu Ke Hilir

Oleh karena itu, PMI harus dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak, bukan sekadar komoditas tenaga kerja.

Mukhtarudin menekankan agar perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penempatan PMI tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan.

"Mereka harus juga punya sense, punya rasa kemanusiaan untuk kita membantu orang. Dari orang yang tidak punya kerjaan, jadi punya pekerjaan. Dari orang yang tidak punya penghasilan, jadi punya penghasilan. Dari situlah dia bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak-anaknya. Luar biasa, pejuang-pejuang daripada keluarganya. Dan ini harus kita urus dan negara hadir," lanjut Mukhtarudin.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan status dari badan menjadi kementerian merupakan arahan Presiden RI untuk mengelola pekerja Migran lebih serius.

Menurutnya, atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo meningkatkan kelembagaan yang sebelumnya berbentuk badan menjadi kementerian, sebagai bentuk keseriusan negara dalam mengelola dan melindungi Pekerja Migran Indonesia secara lebih komprehensif.

Mukhtarudin mengatakan MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi dasar program konkret, termasuk penguatan digitalisasi dan pengawasan konten ilegal. Penguatan komunikasi dan literasi digital dinilai penting karena masih banyak calon PMI menjadi korban penipuan iklan lowongan kerja ilegal di media sosial.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan komitmen penuh untuk melindungi Pekerja Migran dari ancaman ranah digital. Ia menekankan tantangan jarak yang dihadapi keluarga Pekerja Migran sehingga informasi akurat, akses layanan mudah, dan respons cepat terhadap masalah menjadi prioritas.

"Kita ingin melindungi pekerja migran kita dari berbagai macam penipuan, khususnya yang terjadi di ranah digital atau online. Kalau menghitung dari bulan Januari hingga Desember, kami sudah menindaklanjuti lebih dari 300 laporan terkait penipuan yang berkaitan dengan PMI, dan paling banyak adalah lowongan kerja yang dibuka secara fiktif dan ilegal," jelas Meutya.