Menteri Bahlil: ESDM buka ruang keterlibatan Rakyat lewat Arah baru Tata Kelola Migas
Oleh Rudy · · Kabar Kabinet
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang keterlibatan rakyat yang lebih luas melalui aturan penataan sumur masyarakat yang menjadi arah baru penataan industri minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.
“Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat,” kaga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dikutip dari ANTARA dari Jakarta, Rabu, (22/10/25).
Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, sumur rakyat akan dikelola oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), atau usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat di daerah tersebut.
Kebijakan pengelolaan sumur rakyat juga menjadi amunisi baru dalam meningkatkan produksi minyak nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya pembalikan tren produksi yang mulai meningkat.
Rata-rata produksi minyak bumi (termasuk natural gas liquids/NGL) periode Januari–September 2025 tercatat naik 4,79 persen (year-on-year/YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 577,08 MBOPD. Target itu akan dinaikkan menjadi 610 ribu barel per hari di 2026.
“Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi,” ucap Bahlil.
Peningkatan produksi tersebut didukung oleh berbagai ikhtiar menuju swasembada energi. Di antaranya melalui reaktivasi sumur tua, di mana dari 16.990 sumur idle (mati suri), sebanyak 4.495 sumur telah berhasil direaktivasi untuk kembali berproduksi.
Upaya ini juga ditopang oleh optimalisasi teknologi, seperti penggunaan enhanced oil recovery (EOR), serta eksplorasi masif yang didorong pemerintah untuk mencari potensi migas baru.
Terobosan kebijakan itu tak hanya bertujuan untuk menambah produksi migas nasional, tetapi juga membuka peluang kerja dan pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tag: ESDM, Migas, Bahlil, Golkar, Tambang