Menpora Dito dan IYD bahas Lima Isu Strategis Pemuda jelang Y20 Summit di Johannesburg

Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo dan Indonesia Youth Diplomacy (IYD) membahas lima isu strategis yang akan dibawa Delegasi Indonesia dalam forum Youth 20 (Y20) Summit di Johannesburg, Afrika Selatan.

Adapun pertemuan audiensi yang digelar di Graha Kemenpora Jakarta, Selasa (12/8/25) berfokus pada sinkronisasi gagasan antara Kemenpora dengan rekomendasi kebijakan yang disiapkan delegasi muda Indonesia.

“Kami ingin memaparkan isu-isu yang kami angkat kepada Kemenpora supaya sinkron dengan visi dan misi Indonesia, khususnya di bidang kepemudaan,” kata Co-Chair IYD Periode 2025–2026 sekaligus Ketua Delegasi Indonesia untuk Y20 Farah Savira, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, (13/8/25).

Diketahui bajwa Y20 merupakan bagian dari G20 yang menjadi wadah resmi aspirasi pemuda dunia, dan pada tahun ini akan berlangsung pada 18–22 Agustus di Johannesburg.

Ada lima isu prioritas yang diangkat IYD terdiri atas keberlanjutan lingkungan; pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi inklusif; kecerdasan buatan, inovasi digital, pengembangan keahlian, dan masa depan pekerjaan; keterlibatan pemuda dan reformasi multilateral; serta pengembangan sosial inklusif dan tantangan ketidakrataan.

Farah menjelaskan bahwa serangkaian dialog bilateral, pengumpulan data, dan forum diskusi telah dilakukan oleh IYD untuk menyusun rekomendasi kebijakan di tiap isu. Semua ini akan disampaikan pada forum Y20 sebagai representasi suara pemuda Indonesia di tingkat global.

Sebagai organisasi independen yang menghimpun pemuda lintas latar belakang melalui seleksi berbasis meritokrasi, IYD telah sejak lama menjadi garda depan dalam diplomasi pemuda Indonesia di kancah internasional. Keberangkatan delegasi Indonesia ke Y20 akan berlangsung pada 15 Agustus setelah melalui koordinasi dengan KBRI Pretoria.

“Insyaallah setelah Y20 Summit, kami akan melakukan post-summit untuk menyampaikan hasil dan tindak lanjut dari forum tersebut kepada publik dan pemangku kepentingan dalam negeri,” kata Farah.