Nusron Wahid: Pulau-pulau di Indonesia Tidak dapat Diperjualbelikan atau Dimiliki Asing

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan pulau kecil tidak bisa dimiliki satu orang atau satu badan hukum. Pernyataan Nusron tersebut untuk merespons dugaan penjualan pulau Indonesia di salah satu situs jual beli pulau Private Islands Online.

Nusron mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya menegaskan pembatasan penguasaan pulau. Pasal Pasal 9 ayat (1) beleid ini menegaskan bahwa 30 persen dari luas pulau kecil dikuasai oleh negara. Adapun 70 persen dari luas pulau kecil bisa dimanfaatkan pelaku usaha.

Pembatasan serupa selaras dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pembatasan penguasaan 70 persen tertera pada Pasal 9 ayat (2). 

Selain itu, kata Nusron, 45 persen wilayah dalam suatu pulau kecil harus disediakan untuk jalur evakuasi. Merujuk aturan ini, Nusron menjelaskan bahwa warga asing tidak bisa memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB).

“Kalau mengacu pada ketentuan ini, maka satu pulau tidak mungkin dapat dijual ke satu orang. Apalagi kalau statusnya hak guna bangunan (HGB) tidak bisa dimiliki sama pihak asing baik badan hukum maupun perorangan,” kata Nusron saat dihubungi wartawan pada minggu, (22/6/25).

Ia juga mengungkapkan bahwa tanah di Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini belum terdaftar di peta pendaftaran Kementerian ATR/BPN. “Sehingga Pulau Panjang tidak bisa dijual,” tegasnya. 

 
Nusron mengatakan bahwa belum bisa mengecek tiga pulau lain yang dijual karena iklan di situs tersebut tidak mencantumkan spesifik pulau atau bidang tanah mana yang ditawarkan. 

Disisi lain, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin menegaskan empat pulau Indonesia tidak bisa diperjualbelikan ke pihak manapun karena bagian kedaulatan Indonesia.