Menteri Bahlil: Pemerintah Akan Prioritaskan UMKM Profesional Yang Bisa Kelola Tambang

Dalam kesempatan sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menginformasikan, PP mengenai kriteria dan skema pengelolaan tambang oleh UMKM hingga kini masih terus dibahas. 

Meski demikian, Maman memastikan, prioritas kebijakan ini adalah untuk partisipasi pengusaha lokal atau daerah. Jadi, salah satu usulan yang hampir dipastikan akan menjadi syarat dalam PP tersebut adalah badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang.

“Ini bagian upaya kami memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal, dan ini juga berdasarkan arahan dari Pak Presiden juga. Karena konsep besar yang didorong oleh Pak Presiden kan ekonomi kerakyatan,” jelas Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha kecil dan menengah di seluruh pelosok Indonesia, agar dapat berpartisipasi dalam bisnis pertambangan.

Namun senada dengan Bahlil, Maman menegaskan, peluang UMKM mengelola tambang bukan untuk usaha mikro, melainkan ditujukan bagi usaha kecil dan menengah yang sudah profesional.

Sementara itu, Maman juga menginformasikan, potensi UKM untuk menggandeng investor dalam pengelolaan tambang masih dalam tahap pembahasan.

"Saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya," ujarnya.