Wujudkan RI Jadi Negara Maju, Menperin Agus Gumiwang Siapkan SDM Industri Produktif dan Kompeten

Guna mendukung penyediaan SDM industri kompeten, Kemenperin juga telah menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana guna melaksanakan program pengembangan SDM industri melalui 11 Politeknik, dua Akademi Komunitas, sembilan SMK industri, dan tujuh Balai Diklat Industri. “Selain itu juga terdapat Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0 yang menawarkan layanan untuk membantu industri dalam proses transformasi digital,” sebut Agus.

Secara keseluruhan atau 100% lulusan dari unit pendidikan vokasi di bawah Kemenperin langsung diterima kerja di sektor industri. Artinya dari sisi kualitas, unit pendidikan vokasi milik Kemenperin sudah sangat baik. Namun, saat ini yang perlu digenjot adalah sisi peningkatan jumlah atau kuantitasnya.

“Sebab, rata-rata penambahan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri sebanyak 600-700 ribu per orang. Ini juga menunjukkan bahwa sektor manufaktur semakin bergeliat, tidak sedang mengalami deindustrialisasi, karena meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Banyak lagi indikator lainnya yang menandakan industri kita masih ekspansif seperti laporan survei dari PMI manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI),” paparnya.

Menperin juga berharap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian dapat meningkatkan kompetensi dari sekolah-sekolah yang ada agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusannya hingga mereka dapat diterima di industri yang berada di luar neger. “Bila perlu BPSDMI harus dapat menargetkan agar unit pendidikan kita memiliki sertifikat kompetensi setara dengan unit pendidikan yang ada di luar negeri, sehingga lulusannya dapat dipandang secara setara,” tandasnya.

Peluang masuk OECD

Menperin mengemukakan, saat ini Indonesia dalam proses aksesi untuk menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). “Sebagaimana kita ketahui, OECD beranggotakan negara-negara maju sebagai forum berbagi pengalaman, best-practices, serta memberikan masukan terhadap pembentukan kebijakan publik dan standar internasional,” jelasnya.