Kerjasama Dengan KPK, Menpora Dito Dorong Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Kemenpora
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
kabargolkar.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menegaskan ingin menjalankan tugasnya di Kemenpora secara akuntabilitas tinggi dan juga transparan. Hal itu disampaikan Menpora Dito pada jumpa pers dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7) pagi.
"Setelah rapat koordinasi bersama dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pak Pahala Nainggolan pagi ini, ingin saya tegaskan kembali bahwa ini merupakan suatu komitmen yang dari awal saya dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dimana kita sudah menyuarakan bahwa, saya ingin menjalankan pemerintahan ini secara akuntabilitasnya tinggi dan juga transparan," kata Menpora Dito.
Masih menurutnya, sebenarnya tidak hanya dengan KPK, demi semua yang dilakukan oleh Kemenpora selalu dalam koridor peraturan yang benar, dalam setiap penyelenggaraan besar multi even berbagai lembaga penegak hukum turut serta dilibatkan.
"Dari awal saya duduk di kementerian ini, semua proses persiapan SEA Games, Para Games itu ada pendampingan juga dari BPKP dan juga Kejaksaan melalui Jamintel," tegasnya.
Tidak cukup dengan itu, dengan Mabes Polri juga dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Satgas Pencegahan Korupsi-nya. Itu semua sebagai bagian komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan berbagai anggaran negara yang ada di Kemenpora.
"Bahkan Pak Kapolri baru saja menugaskan Bapak Ambarita Damanik sebagai Tenaga Ahli Bidang pencegahan korupsi di Kemenpora," ucap Menpora Dito.
"Jadi ini langkah-langkah komitmen saya untuk memastikan pengelolaan anggaran di Kementerian Pemuda Olahraga ini insya-Allah aman dan semoga selalu diselamatkan dan dijauhkan dari praktek korupsi dan juga mal administrasi," tambahnya.
Selain penegasan komitmen di atas, ada masukan berharga dari KPK tentang Aplikasi Wasping yang saat ini sudah digunakan dapat disempurnakan. Aplikasi yang dirancang untuk mengurangi interaksi langsung dengan pihak-pihak penerima bantuan, diharapkan menjadi alat yang membantu secara obyektif setiap penilaian proposal dan laporan penggunaannya.