Menko Airlangga Hartarto Terus Akselerasi Pemerataan Akses Layanan Keuangan Bagi Masyarakat

kabargolkar.com - Dalam rangka mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah perlu untuk terus mendorong pemerataan akses layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kelompok Kerja Edukasi Keuangan pada Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) gencar mendorong berbagai inisiatif kegiatan edukasi atau literasi keuangan yang menyasar kelompok masyarakat prioritas.

Bekerja sama dengan Keuskupan Agung Pontianak dan segenap stakeholders terkait, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Workshop Keuangan Inklusif Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat di Kota Pontianak pada Rabu (21/06) dan Kota Singkawang pada Jumat (23/06/2023) lalu.

“Kegiatan ini menjadi upaya peningkatan inklusi keuangan dengan fokus sasaran UMK serta pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual.

Senada dengan yang disampaikan Menko Airlangga, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Franky Sibarani juga menekankan bahwa dengan mendorong keuangan inklusif maka dapat meningkatkan efektivitas perekonomian, mendukung stabilitas sistem keuangan negara, mengurangi kegiatan lembaga keuangan non-bank, serta mendukung pendalaman pasar keuangan.

“Program Workshop Keuangan Inklusif Karya Ekonomi Kalimantan Barat di Kota Singkawang merupakan bentuk nyata dari salah satu program untuk memajukan UMKM dan individu masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Tim Ahli Franky.

Selain itu, menurut Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo, workshop tersebut diselenggarakan untuk memberikan edukasi kepada peserta terkait literasi dan inklusi keuangan melalui pemberdayaan ekonomi usaha kecil menengah, di wilayah Kalimantan Barat, peluang akses permodalan dan pembiayaan salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjaminan melalui lembaga keuangan formal, serta peluang kemitraan antara UMK dengan stakehoders keuangan inklusif.