Presiden Jokowi Tunjuk Menko Luhut Jadi Ketua Pengarah Satgas Sawit, Ini Daftar Anggota dan Tugasnya

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD

Anggota

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Pertanian;

4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;

6. Jaksa Agung;

7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

1O. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan

11. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tim Pelaksana Satgas Sawit

Ketua Pelaksana : Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara

Wakil Ketua I : Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Sekretaris I: Deputi Bidang Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi;

 Sekretaris II: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota

1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

5. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

9. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

1O. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan KeKehutana

11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

12. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KemeKemente Lingkungan Hidup dan Kehutanan;