Menperin Agus Gumiwang Tegaskan Kartu Prakerja Tingkatkan Kualitas SDM Berdaya Saing Global

kabargolkar.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan program Kartu Prakerja akan mengakomodasi kebutuhan permintaan tenaga kerja Indonesia (TKI) hingga ke luar negeri. Melalui program tersebut pemerintah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui skilling, reskilling, dan upskilling.

“Dalam program Kartu Prakerja sekarang ini yang kami prioritaskan peningkatan kualitas SDM. Jadi kita harus siapkan SDM Indonesia supaya kita mempunyai kriteria yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dunia,” ucap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai mengikuti konferensi pers Launching Skema Normal Program Kartu Prakerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, belum lama ini.

Agus mengatakan pihaknya siap mendukung program Kartu Prakerja dengan mengoptimalkan balai pelatihan pekerja. Pada tahun 2022 ini pemerintah menargetkan untuk mencapai 1 juta jumlah peserta program Kartu Prakerja. “Infrastruktur pendidikan yang ada di Kementerian Perindustrian itu sudah siap untuk mendukung Program Kartu Prakerja,” kata Agus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian 1 juta penerima. Pada tahap awal, anggaran dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595.000 orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405.000 orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” kata Airlangga.

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.