Menko Luhut: Transformasi Ekonomi dan Digitalisasi Pilar Penting Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital, seperti belanja pemerintah diarahkan melalui penggunaan E-Katalog untuk membeli produk dalam negeri dan UMKM domestik, penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) antara Kementerian/Lembaga, peningkatan efisiensi pelabuhan melalui integrasi pelabuhan dan penerapan ekosistem logistik nasional, dan investasi data center, dan kabel bawah laut untuk mendukung ekonomi digital. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menurunkan biaya dan angka korupsi, sehingga juga dapat menghasilkan peningkatan pada penerimaan negara serta industri dan UMKM domestik.

“Berbagai langkah digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis telah menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendorong efisiensi, mengurangi celah untuk berkorupsi, dan meningkatkan penerimaan negara serta partisipasi UMKM dan usaha lokal,” jelasnya.

Saat ini, digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa mendorong efisiensi belanja negara dan diarahkan pada peningkatan produk dalam negeri. Hal ini dapat dilihat melalui jumlah produk di E-Katalog meningkat, karena didorong juga oleh proses yang lebih sederhana dan cepat. Misalnya, konsolidasi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang dapat mendorong efisiensi hingga mendekati 30 persen.

Selanjutnya, proyek kabel bawah laut sebagai motor pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Proyek ini merupakan jalan tol internet yang ditujukan untuk komunikasi dan membawa data digital dengan kecepatan transmisi yang sangat cepat. Saat ini, Indonesia memiliki empat proyek kabel bawah laut yang sedang maupun yang akan dibangun di perairan Indonesia. Melalui proyek ini, pertumbuhan ekonomi juga dapat diuntungkan dari investasi kabel bawah laut. Lembaga Afilisasi Penelitian Indonesia (LAPI) ITB mengatakan bahwa penerapan jaringan 5G melalui penyiapan infrastruktur kabel bawah laut di Indonesia berpotensi meningkatkan PDB secara kumulatif dari 2021-2030 hingga 9,5 persen atau senilai Rp2.874 triliunan.