Menko Luhut Ungkap Digitalisasi Jadi Salah Satu Kunci Hadapi Krisis Ekonomi

kabargolkar.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, Selasa (20-12-2022) menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi agenda penting karena menyangkut efisiensi negeri melalui digitalisasi. Ini pun menjadi salah satu pilar Indonesia untuk bertahan di tengah the perfect storm, selain hilirisasi, dana desa, dan harga berbagai komoditas.

Membuka sambutannya, ia mengaku senang dapat hadir dalam acara ini. “Perjalanan aksi pencegahan korupsi yang kita kawal bersama berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah membuahkan hasil yang baik,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai pengembangan yang terlihat semakin baik di berbagai sektor esensial, seperti pelabuhan, industri ekstraktif, dan tata kelola minerba juga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Permasalahan pelabuhan berhasil dibenahi di 14 pelabuhan utama sepanjang 2021-2022, antara lain terkait duplikasi dan repetisi proses layanan, layanan yang belum terdigitalisasi, ketidakpastian waktu layanan, dan ketidakpastian biaya. Bahkan, kini performa pelabuhan Indonesia masuk ke dalam 20 besar terbaik di dunia berdasarkan penilaian United Nations Conference On Trade and Development.

Meskipun begitu, Menko Luhut mengingatkan kembali tentang enam hal yang perlu menjadi catatan. Hal-hal yang dimaksud mencakup layanan kapal (single submission pengangkut), layanan barang (single submission) kepabeanan dan karantina), layanan transportasi (trucking), layanan pembayaran (single billing)_, layanan perdagangan antarpulau, dan penyempurnaan sistem _monitoring tenaga kerja bongkar muat (SIMON TKBM).

Selain pelabuhan, ada pula aplikasi SIMBARA, yang awalnya khusus digunakan untuk pembenahan tata kelola Batubara, dan akan dijadikan sebagai back-end system yang mengintegrasikan data komoditas minerba di hulu. Di tahun 2023, Kemenko Marves bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menyelesaikan Peraturan Presiden untuk implementasi dan eksekusi SIMBARA.