Menko Luhut Ungkap Langkah Konkret Pemerintah Dorong Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

kabargolkar.com - Presiden Jokowi menginstruksikan agar pemerintah dapat fokus mengelola kawasan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Adapun lima DPSP tersebut meliputi Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang.

Untuk pertama kalinya peringkat Indonesia menurut Travel & Tourism Development Index (TTDI) lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Peringkat ini tercapai dua tahun lebih cepat dari target RPJMN, yaitu peringkat 29-34 pada 2023.

“Target kita harus 60-70 persen pendapatan pariwisata adalah dari turis domestik,” jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan pada Rakornas Pengembangan 5 DPSP di Jakarta pada Jumat (15/7/2022).

Pada 2022, pemerintah melakukan percepatan transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di lima DPSP. Pemerintah menekankan pada lima poin penting di antaranya, percepatan penyelesaian pengembangan lima DPSP dan penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan percepatan pendirian Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan investasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sertifikasi Internasional, dan sinergi holding BUMN pariwisata dengan Kementerian/Lembaga/Pemda.

Berdasarkan indikator quality tourism, terdapat 3 destinasi pariwisata yang memiliki nilai indeks tertinggi yaitu Nusa Dua, Ubud, dan Bintan. Adapun indeks di 5 DPSP masih perlu peningkatan.

Indikator quality tourism ini akan menjadi tolak ukur tingkat pengembangan DPSP. “Untuk infrastruktur akan terus kita benahi, hotel dan sebagainya. Ini nanti akan membuat pariwisata menjadi naik,” ungkap Menko Luhut.

Quality tourism meliputi destinasi dan pelaku usaha yang mampu memberikan kepuasan pada wisatawan. Dalam hal ini, kepuasan wisatawan harus memperhatikan aspek sustainability dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Guna mewujudkan quality tourism Indonesia yang berdaya saing di tingkat global, diperlukan peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata melalui sertifikasi bertaraf Internasional. Dalam memastikan terlaksananya sertifikasi SDM, diperlukan sinergi antara Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP).