Menperin Agus Gumiwang: Kebijakan Antikorupsi Dukung Capaian Target Pembangunan Nasional

Penerapan kebijakan antikorupsi di lingkungan Kemenperin membuahkan hasil di antaranya indeks integritas Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang mencapai 85,1 atau di atas rata-rata nasional, capaian Reformasi Birokrasi dengan nilai 79,2 dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang mencapai 78,7 pada tahun 2021, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2008, serta memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi 28 satuan kerja dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk sembilan satuan kerja dengan terus mendorong implementasi Zona Integritas pada satker-satker lainnya.

Pelayanan publik di lingkungan Kemenperin juga menunjukkan berbagai capaian, di antaranya masuk dalam TOP 99 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dan memperoleh predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman RI Tahun 2021 dengan nilai 88,07. “Kami menyadari bahwa capaian yang telah kami peroleh sampai dengan saat ini belum sempurna, sehingga kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara internal,” tegas Menperin.

Kemenperin juga sepenuhnya menyadari bahwa birokrasi masih memiliki banyak celah atau titik rawan bagi terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga value dan saran perbaikan yang didapat dari pembekalan antikorupsi tersebut akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik dan bersih.