Kemenperin Raih Opini WTP 14 Kali Berturut, Agus Gumiwang: Cerminan Upaya Mengelola Anggaran yang Diamanahkan

“Selain itu, kami meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan,” sebut Agus. Kemenperin juga berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK sesuai rencana aksi yang telah kami sampaikan.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenperin tahun 2021. Ia memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan Menperin beserta jajarannya untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan negara sehingga BPK memberikan opini WTP untuk kesekian kalinya. “BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban APBN,” jelasnya.

BPK memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern.