Kabar Golkar

PP PKKPH Disetujui Presiden Jokowi, Menko Luhut: Kita Harus Segera Laksanakan

Oleh · · Kabar Kabinet

PP PKKPH Disetujui Presiden Jokowi, Menko Luhut: Kita Harus Segera Laksanakan
PP PKKPH Disetujui Presiden Jokowi, Menko Luhut: Kita Harus Segera Laksanakan

Sama seperti Menkopolhukam, Kepala Bakamla juga menegaskan agar 13 K/L yang terlibat dalam PP ini, dapat melibatkan diri dalam beberapa hal seperti penyusunan Jaknas, penyusunan Rencana Patroli Nasional, perencanaan dan pelaksanaan operasi bersama, serta tim kerja pemantauan keamanan dan keselamatan di laut Indonesia.

PP ini menjadi penting karena mengatur adanya kesimpangsiuran dan ambiguitas tata kelola serta penanggung jawab keamanan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia yang menyebabkan kekosongan patroli di satu wilayah dan menumpuk di wilayah lain, kapal pelaku ekonomi diperiksa berulang kali dan biaya logistik naik, serta organisasi kelautan internasional yang mendukung tidak cocok karena bidang tugas yang berbeda. Dengan PP ini, maka sistem tata kelola hukum di wilayah laut Indonesia akan jauh lebih efektif, efisien, dan jelas.

MenKP Sakti Wahyu Trenggono pada akhir rapat secara singkat juga kembali menegaskan, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap berkoordinasi mengenai dengan Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut Indonesia.

“Pertama PP sudah disetujui Presiden, kedua kita harus jalan amanah ini, ketiga jika ada yang tidak setuju maka kembali ke peraturan pertama dan kedua bahwa PP sudah disetujui Presiden dan harus kita laksanakan,” tegasnya.