Soal COVID-19 Varian Omicron, Menko Luhut: Sejauh ini Gejala Ringan dan Sedang
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
“Seperti halnya COVID-19, kita tidak bisa menghindari ketidakpastian, kita hanya bisa mempersiapkan ekonomi Indonesia untuk menahan tekanan dari berbagai guncangan tersebut. Pemulihan dan transformasi ekonomi harus dilakukan secara berdampingan, mengingat kondisi perekonomian global yang semakin menantang,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, COVID-19 menunjukkan kepada kita pentingnya reformasi sistem kesehatan, melihat kurangnya kapasitas rumah sakit, farmasi, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan yang tersedia yang dapat dikerahkan ketika gelombang Delta terjadi.
“Kami memiliki pengalaman pahit ketika impor obat-obatan penting terhambat karena negara-negara mengutamakan kepentingan mereka sendiri selama pandemi. Untuk itu, Pemerintah mendorong investasi di bidang kesehatan. Kami telah berkeliling dunia (Amerika, Eropa, Emirates, China) tentang hal ini dan banyak negara tertarik untuk berinvestasi di kami karena alasan yang sama, yaitu tidak ingin terjebak dalam supremasi China dan India sebagai hub farmasi yang ada,” ujarnya.
Sementara di sektor komoditas, pemerintah terus mendorong industrialisasi hilir agar tidak terus bergantung pada ekspor bahan baku. Selama ini hilirisasi telah dilakukan terhadap bijih nikel yang diolah menjadi bahan stainless steel. Ke depan, sejalan dengan perkembangan pasar EV global, bijih nikel juga akan diolah menjadi katoda baterai EV. Upaya hilirisasi produksi juga akan dilakukan pada berbagai produk ekspor utama Indonesia lainnya.
“Minggu depan saya akan menghadiri peletakan batu pertama Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara, yang banyak diminati investor karena komoditas yang tersedia, luas lahan yang luas, dan sungai yang berpotensi menjadi pembangkit listrik tenaga air. Dengan menggunakan energi listrik dari tenaga air, produk yang dihasilkan akan mengeluarkan emisi karbon yang rendah,” paparanya.
Perubahan Iklim
Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomis Karbon. Menko Luhut memaparkan bahwa kedepannya pemerintah akan mencermati implementasi Perpres ini agar pasar karbon Indonesia terbentuk dengan baik dan emisi karbon dapat terjaga untuk mencapai target NDC Indonesia.