Menperin Agus Gumiwang: Birokrasi Tidak Bisa Lagi Dijalankan dengan Cara-cara Biasa
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
“Momentum ini diharapkan dapat memaksimalkan peran APIP sebagai katalisator yang memberikan nilai tambah dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui pengendalian atas risiko pencapaian tujuan serta implementasi manajemen risiko di seluruh lini,” ujarnya.
Kemenperin juga berupaya terus meningkatkan kapabilitas APIP untuk mendukung kinerja serta tata kelola kementerian yang baik, agar tercapai sasaran untuk membangun indusri yang mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenperin juga meluncurkan Sistem Informasi Pengawasan yang mendukung peningkatan efektivitas serta efisiensi pengawasan. Untuk itu, akan disiapkan infrastruktur sistem yang memadai sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola yang Baik. “Catatannya agar sistem ini perlu dibuat mudah tapi tetap mengedepankan good governance, satu pintu, sehingga tidak berbelit-belit,” tegas Menperin.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenperin Masrokhan menambahkan, dalam momentum Rakorwas tersebut, pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah memperoleh hasil terbaik pada Evaluasi dan Capaian Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Pencapaian Reformasi Birokrasi terbaik di tahun 2021.
“Selanjutnya, menyongsong tahun 2022, perlu kita pahami bersama bahwa Target Kinerja Kemenperin akan bisa tercapai melalui pelaksanaan Tata Kelola yang baik, implementasi Manajemen Risiko serta pengendalian atas risiko tersebut,” imbuhnya.
Adapun saat ini risiko terkait antara lain resiliensi pelayanan publik, fraud dan korupsi, pengawasan oleh masyarakat melalui sosial media, manajemen pihak ketiga, dan cybersecurity. “Sehingga setiap pelaksanaan program di Kementerian, perlu dipertimbangkan implementasi manajemen risiko pada lima hal tersebut,” lanjutnya.
Menurut Masrokhan, pembenahan di lingkungan APIP terus dilakukan, salah satunya melalui penandatanganan Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai “Bali Commitment” sebagai bentuk komitmen bersama antara Inspektorat Jenderal dengan stakeholder di Kementerian Perindustrian.
Bali Commitmentselanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan pengawasan tahun 2022 sebagai rujukan utama melakukan pengawasan tahunan yang disusun berdasarkan profil risiko pada setiap satker.
”Penguatan pengawasan akan mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada masing-masing instansi pemerintah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional,” pungkas Irjen Kemenperin.