Kejar Target Substitusi Impor, Menperin Bakal Optimalkan P3DN untuk Belanja Modal APBN Rp607 T
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
Menperin mengatakan, tingginya potensi P3DN dari anggaran belanja pemerintah wajib dioptimalkan. Sebab, Presiden RI Joko Widodo sudah sedari awal mewajibkan agar anggaran pemerintah digunakan sebesar-besarnya untuk belanja produk dalam negeri. Apalagi sudah ada kebijakan dan peraturan yang mendukung.
Dalam Undang-undang Nomor3 Tahun 2014 tentang Perindustrianpada pasal 86 disebutkan pemerintah mewajibkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang dan jasanya. Undang-undang ini diperkuat dengan Peraturan PemerintahNomor29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Di pasal 61 dalam peraturan itu mengatur pengadaan barang/jasa wajib menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%. Sementara pasal 107 mengatur sanksi bagi pejabat pengadaan yang tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan pada PP tersebut. “Dengan demikian, setiap lembaga pemerintah baik itu kementerian, non-kementerian, BUMN maupun BUMD yang menggunakan APBN, APBD ataupun hibah, wajib menggunakan produksi dalam negeri,” tegasnya.
Perlu Dukungan Semua Pihak
Namun, Menperin tak memungkiri upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai K/L/D/BUMN, pelaku usaha, dan integrasi sistem yang baik. Oleh karenanya, pada tahun 2018, berdasarkan Keputusan Presiden No 24 Tahun 2018, dibentuk Tim Nasional P3DN. Tim yang diketuai oleh Menko Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku wakil ketua, dan Menteri Perindustrian sebagai ketua harian ini berfungsi memantau penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim P3DN, promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mengawasi implementasi konsistensi nilai TKDN, hingga mengoordinasikan penyelesaian masalah terkait perhitungan nilai TKDN.
Tim ini juga bertugas merangkul seluruh K/L/D hingga BUMN untuk membentuk Tim P3DN di instansi masing-masing. “Tim P3DN adalah mitra kerja strategis dari Tim Nasional P3DN,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo selaku Sekretaris Tim Nasional P3DNseraya meminta seluruh pihak yang terlibat merapatkan barisan agar semakin banyak K/L/D hingga BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta berpartisipasi mendukung program ini.
Di samping itu, tim P3DN juga berkoordinasi untuk meningkatkan integrasi sistem informasi P3DN,mulai dari laman resmi http://tkdn.kemenperin.go.id/, aplikasi pelaporan P3DN, aplikasi pengaduan http://tkdn.kemenperin.go.id/lapor, hingga e-katalog. “Rakor ini adalah titik awal bagi kami untuk memperkuat dan mempercepat program P3DN,” pungkasnya.*