Penanganan Pandemi Tunjukkan Tren Positif, Menko Luhut Minta Masyarakat Tidak Euforia
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
“Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu risiko berasal dari Luar Negeri, terutama melihat masih tingginya kasus Covid-19 di negara-negara tetangga. Kita tidak ingin lagi kecolongan lolosnya varian baru, seperti varian Mu dan Lambda , masuk ke Indonesia,” tutur Menko Luhut.
Senada dengan Menko Luhut, Menko Airlangga juga menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada, terutama terkait potensi gelombang ketiga pandemi yang bisa masuk dari pintu perbatasan kita, yaitu udara, laut, dan darat.
Mencegah hal ini terjadi, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang datang dari LN. “Khusus untuk pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado, untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang dan untuk jalur darat hanya dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan dan Motaain,” beber Menko Luhut. Selain itu, lanjutnya, proses karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri juga dijalankan dengan ketat tanpa terkecuali dengan waktu karantina 8 hari dan melakukan PCR sebanyak 3 kali. Hal lainnya adalah meningkatkan kapasitas karantina dan testing, terutama di pintu masuk darat dengan bantuan dari TNI dan Polri yang bekerja sama dari waktu ke waktu.
“Kuncinya yaitu, menahan gelombang baru adalah mengendalikan jumlah kasus pada masa strolling (ketika kasus sedang rendah). Saya yakin kita bisa mengendalikan kasus pada angka tersebut dan kuncinya adalah vaksinasi, 3T, 3M, serta Penggunaan Peduli Lindungi,” papar Menko Luhut.
Menyambung, terkait cakupan vaksinasi di wilayah Luar Jawa, Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan kinerja beberapa kabupaten atau kota masih perlu dikejar untuk mencapai target 70 persen dosis 1 dan terutama 60 persen dosis 1 untuk lansia. “Stok vaksin yang ada di daerah agar segera dihabiskan dan jangan ditahan,” sebutnya.
Kemudian, untuk efektifitas dan fleksibilitas, menurut Menko Airlangga alokasi vaksin bagi TNI/Polri di tingkatkan menjadi 25 persen untuk TNI dan 25 persen untuk Polri (dari sebelumnya masing-masing 20%). Sementara itu, 50 persen dialokasikan untuk dinkes di kabupaten/kota.