Kabar Golkar

Anggaran Kemenperin Menjadi Rp3,43 Triliun di 2022

Oleh · · Kabar Kabinet

Anggaran Kemenperin Menjadi Rp3,43 Triliun di 2022
Anggaran Kemenperin Menjadi Rp3,43 Triliun di 2022

 Sementara itu, untuk industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, kegiatan yang menjadi prioritas adalah pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor industri otomotif, elektronika, dan permesinan. Selanjutnya, fasilitas penguatan struktur industri komponen, serta fasilitas peningkatan investasi dan ekspor sektor maritim, alat transportasi dan alat pertahanan, industri permesinan dan alat mesin pertanian, serta industri elektronika dan telematika

Sedangkan untuk industri kecil, menengah, dan aneka, kegiatan prioritasnya antara lain penumbuhan wirausaha baru IKM melalui pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi serta fasilitasi mesin/peralatan, fasilitasi dan pembinaan IKM melalui Dana Dekonsentrasi, serta fasilitasi pendampingan, penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin/peralatan untuk IKM.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan prioritas di bawah Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional meliputi industrial intelligence dan peluang kerja sama industri di luar negeri, partisipasi Indonesia sebagai partner country Hannover Messe, serta pengembangan Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi.

 Di bidang standardisasi dan kebijakan jasa industri, Kemenperin memprioritaskan kegiatan seperti pembangunan fasilitas produksi fitofarmaka, pengadaan peralatan fasilitas laboratorium pengujian untuk menunjang SNI wajib, serta percepatan pemanfaatan teknologi industri melalui program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI).

 Ketiga, program dukungan manajemen, antara lain sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk industri, pengembangan platform data dan informasi industri 4.0, serta koordinasi pelaksanaan rencana program Making Indonesia 4.0 di Sekretariat Jenderal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Eddy Soeparno mengungkapkan, Komisi VII DPR RI penyetujui Pagu Definitif RKA-KL Kementerian Perindustrian RI tahun anggaran 2022. “Kami juga meminta Kemenperin untuk meningkatkan serapan anggaran TA 2021,” ujar Eddy. Selanjutnya, pagu definitif tersebut akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR. (neraca.co.id)