Menperin AGK Bertekad Wujudkan Industri Mandiri Hingga Berkeadilan Inklusif
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Kabinet
“Tahun ini, pemerintah memfasilitasi pemberian sertifikat TKDN secara gratis untuk 9.000 produk. Ini diharapkan bisa dimanfaatkan optimal oleh para industri dalam negeri,” ujarnya.
Berikutnya, kebijakan hilirisasi berbasis sektor primer, dinilai memberikan efek yang luas bagi ekonomi nasional, di antaranya peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, investasi dan ekspor, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kita tidak boleh berpuas diri sebagai eksportir hasil bumi baik dari pertanian maupun pertambangan. Dengan sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk menjadi negara eksportir berbagai produk berbasis agro, mineral, migas, dan batubara,” tegas Menperin AGK.
Untuk dapat mewujudkan industri yang maju dan berdaya saing, lanjutnya, perlu ditopang melalui penerapan Making Indonesia 4.0. Impelementasi peta jalan ini akan mendorong revitalisasi sektor manufaktur agar lebih produktif dan berdaya saing tinggi dengan peningkatan kemampuan industri dalam mengadopsi teknologi.
Kemudian, mendorong konsep industri hijaum dengan penurunan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi dan air, penerapan ekonomi sirkular, efisiensi material, dan penurunan pencemaran lingkungan. Selain itu, mewujudkan industri biru, dengan tujuan meningkatkan kekuatan industri kelautan dan pesisir.
Upaya lainnya yang dipacu, yakni memfasilitasi insentif untuk menstimulus produksi dan daya beli. Misalnya, kebijakan PPnBM-DTP bagi kendaraan bermotor, mampu menstimulus peningkatan penjualan mobil hingga 758,68% pada triwulan II 2021.
Di samping itu, perlu adanya implementasi non tariff barrier. “Penguatan implementasi SNI, Kemenperin terus berusaha agar penerapan SNI mendorong penguatan industri dalam negeri serta melakukan perlindungan melalui implementasi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (safeguard),” tandasnya.
Menperin Agus menambahkan, dalam upaya menciptakan industri yang berkeadilan dan inklusif, akan didorong melalui implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu, yang terbukti mampu meningkatkan utiisasi, mempertahankan tenaga kerja dan meningkatkan investasi.
Selanjutnya, program pengembangan industri kecil dan menengah yang sejalan dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia, membangun industri halal, dan pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Faktor lain yang sangat penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri.
“Dalam menyiapkan SDM industri yang terampil dan kompeten, Kemenperin konsisten menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri,” pungkasnya.